Renja Bappeda 2024, Hadirkan Sofyan Safari Mantan Wali kota Administratif Depok
DEPOK, jurnalitas.com - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono ( IBH ) menghadiri sekaligus membuka kegiatan Forum Rencana Kerja Bappeda Kota Depok Tahun 2024 di Aula Sapa Saba Bappeda, Kamis (02/03/2023). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Depok, T.M Yusufsyah Saputra, Sofyan Safari Hamin yang pernah menjabat sebagai Wali kota Adminisratif Depok sejak 25 Maret hingga 25 Maret 1996 serta perwakilan perangkat daerah lainnya.
Pada sambutannya IBH yang akrab disapa bang Imam menyampaikan pentingnya menjaga dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas, terlebih di Bappeda. Ia juga menyampaikan pentingnya dalam sebuah perencanaan pembangunan dapat melibatkan semua pihak termasuk para akademisi.
Sementara itu dalam pemaparannya, Dr Sofyan Safari Hamin M Si yang juga Wakil Ketua STIPAN Jakarta dan Dosen S1 dan S2 dari 2005 hingga sekarang, sebagai narasumber memaparkan tentang pendekatan historis pengembangan wilayah Depok.
Senat STIPAN dengan pangkat Lektor ini juga memaparkan latar sejarah pembentukan Kota Depok dan tujuan serta perkembangan statusnya. Ia juga menyinggung pembahasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang digodok dalam Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015.
Di tempat yang sama Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana, sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas terselenggaranya dengan baik acara Forum Renja Bappeda Tahun 2024 Kota Depok, Ia berjanji akan tetap menyelaraskan semua program Bappeda sesuai Visi dan Misi Pemkot Depok.
“Ada beberapa point isu strategis dalam bahasan Renja kali ini,
diantara isu strategis tersebut pertama, belum optimalnya pengelolaan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota terutama urusan perencanaan dan penelitian." paparnya.
Poin Kedua lanjut Dadang , belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat – provinsi – kab/kota dengan pengaturan yang dilakukan secara rigid oleh pemerintah pusat dan banyaknya program pemerintah pusat dan provinsi yang harus dijalankan daerah serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
lanjutnya poin, meningkatnya kebutuhan kajian yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan daerah dan terakhir belum tergalinya pendanaan daerah dari sumber – sumber non APBD pungkasnya. (Lucy/rit)
