CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

JURNALITAS.COM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

-CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI DI INDONESIA –

DIBUAT OLEH :

N A M A: LUCIA SRI ANDREENI

NPM:2027350252

KELAS: B 32 S1

MATA KULIAH : METODE PENELITIAN HUKUM (MPH)

DOSEN: DR GUNAWAN NACHRAWI SH MH

Pendahuluan
Pasal 32 Peraturan MA RI 13/2016, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pidana pokok terhadap Korporasi berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan yang dapat berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan komitmen Bangsa Indonesia untuk menjadikan Hukum sebagai pilar pilar terciptanya Masyarakat yang madani. Menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh negara bahwa penegakan hukum tentu harus dilaksanakan seadil adilnya dan jauh dari unsur tebang pilih. Tidak ada sabotase, pekerjaan dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum Pidana dan tentu berbagai hukum yang lainnya.

Seperti istilah Hukum Rimba yang berbunyi Yang Kuat akan melakukan apa yang mereka inginkan, dan yang lemah akan menerima apa yang mereka harus” merupakan istilah yang cocok disandingkan dengan penegakan Hukum di Indonesia.Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan kepastian hukum, kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Berbagai macam Kritik begitu sering disampaikan teruntuk penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan berbicara bahwa hukum di Indonesia merupakan barang dagangan, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, dan tentunya uang akan dapat mengatur proses penegakan hukum. Dari berbagai peristiwa yang sering terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia terbentuklah paradigma oleh masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini, hukum tidak hanya dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharu masyarakat, telah berubah menjadi Terminator karena didorong oleh perangkat hukum yang berkecamuk.
Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, jual beli putusan, peradilan yang diskriminatif, rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang mudah ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti anak dibawah umur saudara Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dikecam seberat beratnya.

Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas pencurian. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekusaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nuda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh Negara tersebut. Tidak ada keputusan yang begitu nyata. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi miliyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai hukuman 6 tahun penjara, kasus Bank Century dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akhil Mochtar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan dalam kasus penyuapan

Dalam operasi itu, KPK telah menyita uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar yang menunjukkan penegakan hukum di negara Indonesia dalam kondisi awas, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat kita. Kapan ini semua akan usai ?
Kondisi yang demikian buruk seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mengkebiri keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat.

Pembahasan
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta institusi penegak hukum meningkatkan kapabilitas dan kompetensi memahami kejahatan korporasi. Hal ini kata Bambang, penting dilakukan institusi penegak hukum, menyusul kejahatan korporasi yang terjadi di tubuh PT Jiwasraya dan PT Asabri. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ “Pola pengungkapan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Jiwasraya dan PT Asabri cukup telak menggambarkan kelemahan dan kekurangan yang melekat pada institusi penegak hukum dan instrumen pengawas jasa keuangan di dalam negeri,” kata Bambang dalam keterangan tertulis,

Bambang mengatakan, kejahatan korporasi sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dengan indikator kejahatan atau penyimpangan investasi dana publik.
Kemungkinannya Dua Kejahatan korporasi itu, kata dia, diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun lalu. Namun, aparat penegak hukum tak langsung menindak pelaku kejahatan korporasi tersebut. “Sayangnya, selama itu pula penegak hukum dan instrumen pengawas jasa keuangan tidak segera bertindak melakukan pencegahan atau penindakan,” ujarnya.

Bambang mencontohkan, kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membukukan laba semu sejak tahun 2006 dengan merekayasa akuntansi. Kemudian, pada 2015, Jiwasraya menjual produk tabungan dengan tingkat bunga sangat tinggi, di atas bunga deposito dan obligasi. Hasil penjualan produk tersebut, diinvestasikan ke instrumen saham dan reksadana kualitas rendah, sehingga menimbulkan negative spread. “Per tahun 2017, Jiwasraya lagi-lagi diketahui merekayasa laporan keuangan, yakni mengaku untung padahal rugi karena kekurangan pencadangan Rp 7,7 triliun,” ucapnya. “Semua indikator yang menggambarkan ketidakwajaran ini pasti bertebaran di ruang publik dan menjadi bahan obrolan para manajer investasi,” sambungnya. Kendati demikian, Bambang mengatakan, informasi terkait kejahatan korporasi itu tidak direspons dengan baik oleh penegak hukum maupun instrumen pengawas.

Oleh karenanya, ia meminta, instrumen pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kompetensi memahami kejahatan korporasi, agar tak ada kesan pembiaran atas kejahatan tersebut. “Kalau kesan pembiaran itu muncul, hancurlah iklim investasi di Indonesia karena ambruknya kepercayaan investor, baik asing maupun lokal,” pungkasnya.

KPK Sebut Ada Indikasi Banyak BUMN Terlibat Korupsi

Sementara itu KPK menyatakan banyak indikasi BUMN terlibat korupsi. Namun, KPK tak menyebut secara detail BUMN mana saja yang terindikasi terlibat korupsi.

“Adalah betul bahwa banyak indikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang milik negara ini melakukan hampir-hampir hal yang sama,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

“Tapi kenapa kita pilih sekarang ini? Karena memang ketersediaan bukti-buktinya memang sudah dari 2006-2011 alat bukti itu sudah banyak terkumpulkan dan kita lakukan pengecekan lapangan dan itu betul-betul mendukung sehingga hari ini kita putuskan untuk mengumumkannya,” imbuh Syarif.

Hal itu disampaikan Syarif saat ditanyakan soal apakah ada BUMN lain yang terindikasi melakukan korupsi seperti yang dilakukan Nindya Karya, yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Syarif menyatakan sebuah korporasi dinyatakan terlibat korupsi jika memenuhi sejumlah syarat.

“Pidana korupsi itu bisa dilimpahkan kepada suatu korporasi apabila yang melakukannya itu salah satunya adalah pengurus. Yang kedua, akibat perbuatan itu korporasinya mendapatkan keuntungan dari situ jadi itu biasanya satu yang menjadi syarat kapan suatu korporasi itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya dan itu bukan cuma di Indonesia tapi juga ada diluar negeri,” ujar Syarif.

Selain itu, Syarif menyatakan KPK bakal melakukan pencegahan korupsi di BUMN. Salah satunya dengan membantu memperbaiki tata kelola di internal BUMN, termasuk Nindya Karya yang telah menjadi tersangka.

“Bagaimana KPK memperbaiki tata kelola PT NK (Nindya Karya) sendiri. Karena ini kasusnya sedang berjalan maka khusus untuk itu kami akan tunggu dulu pada putusannya,” jelas Syarif.

Sebelumnya, KPK menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011. Dalam kasus ini, kerugian negara disebut mencapai Rp 313 miliar.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar,” ucap Syarif.

Pakar Pidana: Perma Perjelas Kesalahan Korporasi Bila Ada Korupsi

KPK memiliki senjata baru untuk menjerat kejahatan korupsi dalam sebuah korporasi. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 akan memperjelas pertanggungjawaban kesalahan dalam korporasi.

“Unsur kesalahan dapat diperjelas dalam pertanggungjawaban sebuah korporasi, karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pemidanaan,” kata Agustinus dalam seminar publik tentang ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Implementasi Perma 13 Tahun 2016’ di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Agustinus lalu merujuk pada penjelasan Pasal 54 RKUHP, yang dengan sendirinya mengidentifikasi syarat atau kesalahan dalam korporasi. Hal itu terjadi karena tidak ada siapa pun yang tak bisa dijerat dengan hukum, termasuk korporasi.

“RKUHP dan Perma ada disebutkan kalau korporasi bisa jadi sarana tindak pidana, baik dalam menyembunyikan hasil kejahatan dan mendapat keuntungan dari tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan,” jelas Agustinus.

“Jadi dengan adanya Perma ini, ada prosedur dalam korporasi untuk meminta pertanggungjawaban. Sekaligus memberikan perlindungan, jadi tidak perlu khawatir. Karena yang bisa dihukum hanya mereka memiliki kesalahan,” sambungnya.

Menurut Agustinus, dalam praktik hukum, Perma 13 ini secara tidak langsung bisa memberikan perlindungan kepada korporasi. Sebab, terdapat langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan, baik oleh direksi maupun pegawai, bila di kemudian hari melakukan tindak pidana.

“Jadi tidak adil kalau menjerat para profesional yang mungkin bisa mencari pengganti, tanpa memperbaiki perilaku korporasi itu sendiri. Karena tujuan Perma ini untuk membuktikan kesalahan korporasi,” lanjutnya.

Dalam Perma ini nantinya diharapkan KPK menjadi standar bagi hakim di Pengadilan Tipikor ataupun hakim lain dalam menangani kasus yang melibatkan korporasi. Sebagai informasi, dalam Perma itu dinyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana bilamana:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi. Perma tersebut memberikan beberapa tingkatan hukuman, yaitu:

1. Denda kepada korporasi.
2. Bila korporasi tidak membayar denda, asetnya dapat disita dan dirampas.
3. Denda kepada pengurus korporasi.
4. Bila pengurus korporasi tidak membayar denda, diganti dengan kurungan penjara secara proporsional.

Selain itu, Perma No 13 Tahun 2016 mengatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai dengan KUHAP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai dengan KUHAP, perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Pertama di Indonesia! Korporasi Ini Dihukum karena Kejahatan Hutan

PD Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik dihukum denda Rp 5 miliar di kasus kehutanan. Ini merupakan vonis pertama di Indonesia dalam kasus kejahatan korporasi.

“Menjatuhkan hukuman terdakwa PT Ratu Cantik dengan denda Rp 5 miliar,” kata ketua majelis PN Palembang, Bagus Irawan, Kamis (29/3/2018).

Duduk sebagai hakim anggota Abu Hanifah dengan anggota Kamijon. Vonis itu diucapkan pada Rabu (28/3) sore. PD Ratu Cantik terbukti mengambil kayu dari hutan negara.
“Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda korporasi dapat disita jaksa dan dilelang untuk membayar denda,” ujar majelis dengan bulat.

Putusan ini selain menggunakan UU Kehutanan, juga menggunakan Perma Nomor 13/2016. Selain itu, truk dan kayu di kasus itu dirampas untuk negara.

Di kasus itu, pemilik PD Ratu Cantik, Rapik dihukum 2,5 tahun penjara.

Wakil Ketua KPK Komentari “Omnibus Law” Berpotensi Hapus Pidana Korporasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menyoroti wacana dihapusnya hukuman pidana bagi korporasi lewat program omnibus law yang tengah digodok pemerintah. Laode mengatakan, hukuman pidana terhadap korporasi merupakan suatu yang lumrah terjadi saat ini. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Ia menyebutkan, hilangnya hukuman pidana terhadap korporasi justru membawa hukum Indonesia ke masa lalu. “Mengapa itu korproasi itu harus bisa kita pertanggungjawabkan secara pidana, karena itu memang perkembangan dunia di mana-mana itu sekarang,” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/12/2019).

Laode mencontohkan, Belanda yang dulu tidak menerapkan hukuman pidana korporasi kini sudah menerapkan ketentuan tersebut. Ia juga menyebut perusahaan otomotif Volkswagen dijatuhi hukuman pidana korporasi berupa denda di Amerika Serikat.

“Jadi jangan kita membuat hukum yang kembali ke masa kolonial, kita sudah milenial kembali ke kolonial,” ujar Laode. Laode juga mengkritik komposisi Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law yang lebih banyak diisi pengusaha, pemerintah, dan rektor tetapi tidak banyak ahli hukum yang dilibatkan. “Itu bukan ahli hukum itu rektor semua juga, jadi saya pikir itu perlu diperjelas agar omnibus law ini tidak menjadi alat untuk berlindung korporasi yang mempunyai niat tidak baik,” kata Laode.

Ketua Task Force Omnibus Law Rosan P Roeslani mengungkapkan 11 poin dalam program omnibus law, di antaranya yakni terkait pengenaan sanksi.

Rosan merinci, poin ini mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan tidak bisa dalam bentuk pidana, melainkan denda saja atau perdata. “Pengenaan sanksi itu lebih kalau perusahaan ini kena sanksi denda bukan pidana. Intinya itu kan, perusahaan ini garis besarnya saja,” ujar dia di Jakarta, Jumat (22/11/2019)

Cerita Pakar Hukum Inggris yang Tindak Tegas Kejahatan Korporasi

Pakar hukum pidana dari Queen Mary University of London, Prof Peter Alldridge, menyebut kejahatan korporasi sudah lama terjadi di Inggris. Inggris pun telah menerapkan aturan hukum yang tegas terkait kejahatan korporasi.

“Di Inggris, kejahatan semacam ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Karena perusahaan bertindak sebagai individu, jadi saat kita mencari siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang menjadi kepala, tangan, dan badannya,” ungkap Peter dalam seminar publik di Hotel Le-Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Karena hal itu, menurut Peter, Inggris menerapkan dengan tegas hukum dalam UK Bribery Act.

“Anda bisa lihat kita tidak bisa membatasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Karena banyaknya elemen yang terlibat dan tidak ada yang tahu siapa pengendalinya. Karena hal itu, kita menerapkan hukum yang tegas, baik kepada individu maupun korporasi, sehingga mampu melakukan perubahan dengan baik,” jelas Peter, yang juga menjadi penasihat parlemen dalam menyusun Bribery Act.

Selain itu, dia mengatakan, dengan diberlakukannya Bribery Act, banyak kasus penyuapan di Inggris dapat dicegah secara luas. Menurutnya, Bribery Act tak hanya mengarah pada korporasi, tapi juga ke anak perusahaan.

“Ketika ini diberlakukan, berbagai masalah yang muncul tak hanya dari perusahaan utama, tapi juga dari anak perusahaan. Karena korporasi memiliki banyak tingkatan dan pengadilan tidak bisa buat korporasi bangkrut,” sambungnya.

“Tapi efeknya secara lebih luas, program ini akan lebih efektif. Karena tidak hanya mengarah pada korporasi. Apabila dulu orang yang dituntut lebih dulu bisa menjadi whistleblower, namun bila dalam penuntutan, ia dinilai lalai, maka secara bersama juga bisa diadili,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Korporasi akan menjadi ‘senjata baru’. Dengan perma itu, korporasi tidak lagi menjadi wilayah abu-abu.

“Kita banyak melakukan kajian korporasi dan kami bersyukur dengan perma ini. Karena tidak hanya memberi kepastian hukum kepada penegak hukum karena korporasi bukan lagi daerah abu-abu,” ucap Saut dalam sambutannya.

Kesimpulan

Pemidanaan Korporasi
Secara tradisional, hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana. Namun, mengingat banyak sekali perusahaan yang melakukan berbagai kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dengan cara-cara melanggar hukum, mulai dipermasalahkan oleh masyarakat dan pakar hukum pidana: apakah perusahaan yang kegiatan usahanya sangat merugikan masyarakat tidak harus memikul beban pertanggungjawaban pidana? Apakah hanya pengurusnya yang dapat dan harus dipidana?

Pertanyaan ini telah menuntun pada diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi disebut tindak pidana korporasi (corporate crime).

Konsep pemidanaan korporasi adalah konsep hukum pidana yang belum lama diterima hukum pidana. Sekalipun konsep ini sudah pernah muncul untuk pertama kalinya di Inggris pada abad ke-19, di negara-negara lain konsep ini baru diterima pada abad ke-20. Misalnya, Perancis baru mengakui konsep korporasi sebagai pelaku tindak pidana tahun 1994, Luksemburg dan Spanyol tahun 2010, serta Italia tahun 2011. Maraknya kasus pemidanaan terhadap korporasi di AS dan Kanada juga baru terjadi pada abad ke-21.

AS dan Eropa pada masa-masa terakhir ini telah dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang melibatkan korporasi, seperti pencemaran lingkungan hidup, persaingan usaha tak sehat, produk makanan dan obat yang mengganggu kesehatan, kecurangan yang menyangkut pencatatan akuntansi perusahaan, kecelakaan pekerja, penyuapan, serta kejahatan keuangan.

Adopsi konsep di Indonesia
Sekalipun sudah banyak negara yang mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, belum semua negara di dunia menerima konsep ini. Jerman, misalnya, sampai saat ini menolak dengan keras mengadopsi konsep tersebut ke dalam hukum pidananya.

Indonesia telah mengadopsi konsep tersebut dengan menentukan dalam berbagai undang-undang (UU) pidana khusus, misalnya UU No 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Selain UU tindak pidana korupsi, UU tindak pidana khusus yang lain, baik sebelum maupun sesudah UU Tipikor, telah pula mengadopsi konsep tersebut. Berbagai UU itu antara lain UU No 5/1997 tentang Psikotropika, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 35/2009 tentang Narkotika, serta beberapa UU pidana khusus lain.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang pada saat ini sedang dibahas di DPR mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila nantinya RUU KUHP telah menjadi UU, KUHP yang baru akan mengadopsi pendirian bahwa pelaku tindak pidana bukan hanya manusia, tetapi juga korporasi.

Dalam berbagai UU pidana tersebut di atas dan dalam RUU KUHP, korporasi tidak dibatasi hanya yang berupa perusahaan. Yang dimaksud dengan korporasi menurut UU Indonesia adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, batasan korporasi sangat luas. Karena sangat luasnya definisi itu, penentuan sesuatu merupakan korporasi atau bukan korporasi menjadi sangat sulit.

Persoalan teoretis yang timbul sehubungan dengan pemidanaan terhadap korporasi adalah ajaran apa yang dapat digunakan sebagai pembenar bagi pemidanaan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korporasi? Ajaran yang digunakan harus dapat menjawab mengenai unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan penuntut umum agar korporasi dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Pakar hukum pidana di seluruh dunia telah berusaha mengusulkan penggunaan ajaran pemidanaan korporasi tertentu. Beberapa ajaran yang sudah diperkenalkan adalah Doctrine of Strict Liability (Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak), Doctrine of Vicarious Liability (Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius), Doctrine of Delegation (Ajaran Delegasi), Doctrine of Identification (Ajaran Identifikasi), Doctrine of Aggregation (Ajaran Agregasi), dan The Corporate Culture Model (Model Budaya Kerja Perusahaan).

Menurut saya, beberapa ajaran tersebut tidak memuaskan. Apabila hanya dipilih salah satu dari ajaran tersebut, pemidanaan terhadap korporasi akan dirasa tak adil, baik oleh masyarakat maupun para pemegang saham atau pemilik korporasi. Menurut saya, ajaran yang harus dikembangkan adalah ajaran yang harus menggabungkan beberapa unsur utama dari beberapa ajaran tersebut di atas.

Selain unsur personel pengendali korporasi (sebagaimana menurut Ajaran Identifikasi) serta unsur sesuai maksud dan tujuan korporasi (sesuai Ajaran Intra Vires), juga perlu ditambah dengan beberapa unsur lain. Unsur tambahan terpenting adalah unsur pemberian manfaat bagi korporasi. Saya mengusulkan ajaran yang disebut Ajaran Gabungan yang merupakan ajaran yang saya kembangkan. Menurut saya, ajaran apa yang sebaiknya dianut Indonesia seyogianya dimasukkan ke dalam KUHP yang baru. Sementara tata cara pemidanaannya dimasukkan ke dalam KUHAP.

Pertanyaan lain adalah apakah dimungkinkan hanya korporasi yang dipidana tanpa memidana pengurus/personel pengendali korporasi yang merupakan pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana korporasi? Kebijakan tersebut merupakan kebijakan RUU KUHP. Kebijakan tersebut juga dianut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Menurut saya, sebaiknya kebijakan seperti itu tidak ditempuh. Di AS, kebijakan tersebut dikecam dan diminta ditinggalkan.

Sanksi pidana untuk korporasi
Pertanyaan lain adalah jenis dan beratnya sanksi pidana terhadap korporasi. Dalam beberapa UU pidana khusus di Indonesia, sanksi pidana pokok yang ditetapkan adalah pidana denda. Pidana denda yang ditetapkan sangat ringan. Di beberapa negara, antara lain AS, pidana denda dalam berbagai kasus tindak pidana korporasi bisa mencapai miliaran dollar AS. Demikian besar pidana itu korporasi dapat dipailitkan dan dibubarkan.

Menurut UU Pidana Indonesia, selain pidana pokok berupa denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Sesuai ketentuan UU, pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan hakim karena hanya bersifat opsional. Menurut saya, sebaiknya beberapa pidana tambahan yang ditentukan oleh UU wajib dijatuhkan dan bukan opsional. Dengan demikian, akan dapat menimbulkan efek jera bagi korporasi yang sama atau menimbulkan rasa ngeri bagi korporasi yang lain. Bagi korporasi, ada kemungkinan pidana tambahan yang sangat ditakutkan adalah pengumuman putusan hakim (untuk menimbulkan efek malu dan diputus hubungan usahanya oleh mitra usahanya), perampasan atau pengambilalihan korporasi oleh negara, dan pencabutan izin usaha.

Berkenaan dengan dimungkinkannya korporasi dipidana dalam kasus-kasus tindak pidana korporasi yang telah diadopsi oleh berbagai UU, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemidanaan korporasi yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam waktu dekat ini? Beberapa kasus tindak pidana korporasi sudah pernah diajukan oleh kejaksaan dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. Sementara KPK belum pernah mengajukan satu pun perkara tindak pidana korporasi sekalipun niat untuk melakukannya sudah lama

Daftar Pustaka :

– Kompas com
– detik com

Sumber lain
– Artikel ICW oleh : Sutan Remy Syahdeini, Guru Besar Hukum Bisnis ( Pidana dan Perdata)

– Harun Al Rasyid Nasution, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta & Anggota JaTeam Batch 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *