Fraksi PDI Perjuangan Laporkan Hasil Reses di Paripurna DPRD Depok

Paripurna Depok Sampaikan Hasil Reses secara Daring & tatap muka

DEPOK, jurnalitas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kota Depok gelar Paripurna secara Daring dan Tatap Muka Terbatas dalam rangka
Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang
2022.
Fraksi PDI Perjuangan melaporkan bahwa 10 anggota fraksi melaksanakan
kegiatan Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022 yang
dilaksanakan selama 3 tiga hari yaitu tanggal 27, 28, dan 31 Januari 2022
secara tatap muka.

Masa Reses merupakan masa dimana kegiatan Anggota Dewan di luar
masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat
terbuka dengan undangan terbatas dan tetap menjaga protokol
kesehatan dimasa pandemik. Anggota DPRD adalah representasi
masyarakat pada daerah pemilihannya. Oleh karena itu aspirasi-aspirasi
masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan
Reses ini, anggota DPRD, dalam mengunjungi, mendengar, dan menyerap
aspirasi satu persatu masyarakat pada daerah pemilihannya bisa
diimplementasikan dengan baik. Yang kemudian ditindaklanjuti dan
diperjuangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung/menyerap
aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan
permasalahan yang terjadi di masyarakat di tengah wabah Pandemi
Covid-19 sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka.
Untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada
konsituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya.

Dalam penyampaian laporan hasil kegiatan Reses yang dibacakan ketua Fraksi PDI Perjuangan kota Depok, Ikravany Hilman S IP dan Sekretaris Veronica Wiwin SE MMSI Jumat ( 11 /2/ 2022) bahwa Fraksi PDI
Perjuangan menyerap hasil aspirasi masyarakat, mengemukakan
beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di
sektor pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi bidang
Pemerintahan, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, serta Ekonomi.
Hasil penjaringan aspirasi masyarakat ini wajib ditindaklanjuti sebagai
perencanaan program dan kegiatan pemerintah kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, pada pasal 111
ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib Melaporkan hasil
pelaksanaan Reses Kepada Pimpinan DPRD, yang antara lain ada:
• Jadwal Waktu dan tempat kegiatan Reses
• Tanggapan, Aspirasi dan Pengaduan dari Masyarakat
• Dokumentasi Peserta dan Kegiatan Pendukung

Hal tersebut diatas harus dilakukan karena bagi Anggota DPRD yang tidak
menyampaikan Laporan Sebagaimana tersebut di atas tidak dapat
melaksanakan Reses berikutnya.

Lanjutnya , dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, ijinkan Fraksi PDI Perjuangan
akan menyampaikan laporan mengenai tanggapan, aspirasi dan
pengaduan dari masyarakat dalam Kegiatan Reses anggota kami yang
telah dilakukan pada tanggal 27, 28, dan 31 Januari 2022.
Bidang Pemerintahan
1. Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga
miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena
terbukti dilapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih
banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit
mendapatkannya.
2. Bantuan sosial yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak tepat
sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak Ketua
Lingkungan setempat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Kartu KDS,

Fraksi PDI Perjuangan meminta informasi secara transparan
bagaimana mekanisme mendapatkan KDS tersebut, terlampir surat
fraksi kami yang mempertanyakan terkait dengan transparansi KDS.selanjutnya untuk
Bidang Infrastuktur
1. Dinas PUPR diharapkan memperhatikan titik-titik banjir yang harus
diatasi dan juga memperhatikkan jalan-jalan dan saluran-saluran air
yang harus diperbaiki dan dibangun, agar kerusakan tidak semakin
parah, khususnya turapan yang membutuhkan dana BTT mendesak
2. Masyarakat Kelurahan Pasir Putih membutuhkan kepastian lokasi
yang terdampak longsor akibat gunung sampah dan butuhnya
normalisasi Kali Pesanggrahan dan relokasi bagi warga yang
terdampak longsor.
3. Dinas DLHK agar memperhatikan sampah-sampah yang masih
dibuang sembarang tempat, dengan melakukan koordinasi bersama
dengan pengurus RT dan RW, sehingga solusi sampah dapat diatasi
dari lingkungan terkecil. Bagaimana status pembuangan sampah ke
Nambo? sejauh ini banyak masyarakat sekitar Cipayung yang
merasa sangat terganggu dengan menggunungnya sampah.
Sementara itu untuk
Bidang Pendidikan
1. Diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan
SMA Negri diwilayah Kota Depok yang padat penduduk, bila perlu di
tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negri mengingat salah satu
syarat PPDB adalah sistem zonasi.paparnya.

Hal lain adalah Sukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan salah satunya,
jangan ada lagi ijazah yang tertahan terutama disekolah-sekolah
swasta (karena orangtua murid belum melunasi biaya-biaya
pendidikan disekolah tersebut).
3. Masih terbatasnya PTM tetap menjadi perhatian pemerintah untuk
membantu proses belajar siswa.
Bidang Kesehatan
1. Pembangunan Posyandu disetiap wilayah kelurahan sangat
diharapkan masyarakat sekitar, karena masih banyak RW yang
belum mempunyai posyandu, tetapi tidak memiliki lahan fasosfasum.
2. Puskesmas di Kota Depok menjadi Puskesmas yang melayani 24jam
disemua kecamatan, agar menjadi perhatian.
3. Peningkatan pelayanan untuk pasien yang menggunakan BPJS atau
KIS.
4. Agar dipermudah ketika pasien sakit menggunakan Bansos.
5. Sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS supaya
tidak dipersulit untuk pengurusannya.

Bidang Ekonomi
1. Pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi
masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian
bagi masyarakat Kota Depok
2. Pemerintah perlu membentuk Koperasi dan UMKM disetiap
kelurahan yang ada diwilayah Kota Depok.
3. Kedepannya harus diberdayakan UMKM yang berasal dari warga,
dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.
Bidang Sosial
1. Belum berjalannya muskel secara rutin sehingga RT RW tidak bisa
mengusulkan nama-nama yang akan masuk dalam DTKS.
2. Bantuan kepada penyandang disabilitas terutama anak-anak
masih sangat kurang perhatian.

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan
Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022.
Semoga apa yang menjadi catatan-catatan kami, dapat disampaikan dan
dapat ditindak lanjuti serta dibahas secara komprehensif demi
kepentingan masyarakat kota Depok. (Rita Diah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *