PN Depok Vonis Bebas Pendiri Pasar Muamalah

DEPOK, jurnalitas.com – Pengadilan Negeri (PN) Depok membebaskan pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi dalam sidang putusan yang digelar, Selasa (12/10/2021). Putusan tersebut disampaikan majelis hakim yang dipimpin Fausi dengan anggota Andi Musafir dan Ahmad Fadil.

Dalam amar putusan dibacakan, Ahli Prof. Dr Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., menuturkan koin yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi tidak bisa disamakan dengan mata uang, namun hanya dapat dikatakan sebagai alat barter. Dinar dan dirham tidak dapat dianggap sama dengan mata uang.

Koin dinar dan dirham yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam Pasar Muamalah, seperti diterangkan oleh Ahli Dr. Nurman Kholis, S.Sos., M. Hum, bukan merupakan mata uang, lantaran dinar dan dirham yang digunakan berdasarkan satuan berat. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

Apa yang disampaikan oleh Ahli Dr. Nurman Kholis, S.Sos., M.Hum, dan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A, ditambahkan Fausi, memperjelas bahwa dinar dan dirham yang digunakan dalam Pasar Muamalah harganya tidak tetap, tapi mengacu kepada harga emas dan perak di pasar.

“Menurut Ahli, dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi di pasar muamalah Depok dikenakan pajak. Dan inilah yang membedakan dinar dan dirham dari mata uang, karena mata uang tidak dikenai pajak,” katanya.

Terkait penggunaan koin dinar dan dirham di pasar muamalah tidak dapat disebut sebagai alat jual beli lantaran orang-orang yang menggunakannya hanya menyebut sebagai barter karena adanya kesepakatan pemilik koin dinar dan dirham dengan penjual sebagai pemilik barang.

“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur membikin benda semacam mata uang atau uang kertas, harus dinyatakan tidak terbukti,” imbuhnya.

“Karena salah satu unsur dari Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut,” sambungnya.

Dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, bahwa terdakwa di pasar muamalah Depok menggunakan koin Dinar (emas), koin dirham (perak) atau koin fulus (tembaga) sebagai alat membayar zakat dan juga digunakan sebagai barter.

Selama persidangan, masih kata Fauzi, tidak pernah dibuktikan adanya mata uang kertas yang dipergunakan sebagai alat pembayaran di pasar muamalah Depok, maka unsur dari Pasar 10 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi.

“Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut,” paparnya.

Pada amar putusan yang dibacakan, ada beberapa barang bukti dalam lampiran perkara, tidak pernah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum (JPU) akibat terbakar dalam konseling listrik berdasarkan laporan hasil penyelidikan tertanggal 11 Juni 2021, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

“Menyatakan terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” ucapnya.

Sebelumnya, JPU Putri Dwi Astrini dalam tuntutannya menyatakan, terdakwa Zaim Saidi terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dalam dakwaan pertama.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaim Saidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan,” ujar JPU. (Lucy)

Sumber: https://suarapembangunan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *