Penanggulangan Bencana Banjir Sekda Depok Ikut Rakor Bersama Kemendagri
JAKARTA, jurnalitas.com – Memasuki musim hujan dibulan Januari tahun 2020, Intensitas hujan cukup tinggi sehingga banyak dibeberapa wilayah Depok terkena dampak Banjir.
Sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota kita harus siap dengan segala bentuk kemajuan untuk menyelesaikan dari permasalahan agar dampak banjir tidak terulang,
Untuk mengantisipasinya kita memiliki kesepakatan dengan Kemendagri terkait penanggulangan bencana banjir, demikian dikatakan Hardiono usai menghadiri Rakor bersama Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (07/01/2020) kepada awak media.
Dikatakannya untuk mengantisipasi banjir Ada tiga poin yang disepakati pada saat rapat koordinasi bersama kemendagri dan daerah lain penyangga Ibukota .
Kesepakatan Pertama adalah Pascabencana dengan Penanganan Tanggap darurat, kemudian Keterpaduan Pemerintah Pusat dengan Daerah dan yang terakhir Penganggaran dan Perencanaan APBD 2020.ujarnya
Tambahnya dari Hasil rapat koordinasi (Rakor) ini nantinya akan kita bawa kedalam perencanaan tata ruang Depok.
Dia berharap adanya Rakor bersama Kemendagri dengan program jangka pendek dan menengah dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik sehingga dampak banjir tak akan terulang lagi, paparnya
Untuk di ketahui Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo turut dihadiri Perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Pemkot Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Pemkab Cianjur, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, BMKG dan BNPB.
Dalam kesempatan ini Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan tiga poin yang disepakati untuk mengantisipasi banjir
Kesepakatan bahwa terkait bencana banjir kemarin ke depan ada tiga hal, yang pertama pasca bencana kita penanganan tanggap darurat, yaitu menyelesaikan dari permasalahan yang ada khususnya para warga diberikan bantuan dan sebagainya,ujar Hadi
Kesepakatan berikutnya adalah diperlukan keterpaduan Pemerintah Pusat dengan daerah untuk mengantisipasi banjir, Kesepakatan ini didorong untuk segera disikapi oleh Pemerintah Pusat dan daerah. Ke dua untuk antisipasi banjir mendatang karena musim hujannya belum selesai maka keterpaduan dari Pemerintah dengan Kementerian dan lembaga akan segera menyikapi secara terpadu jelasnya.
Kesepakatan terakhir ialah berkaitan dengan penganggaran dan perencanaan APBD 2020 di setiap daerah , Kemendagri mendorong anggaran yang dirasa belum tepat untuk direvisi.
ketiga adalah kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya di dalam penganggaran dan perencanaan penganggaran APBD 2020 sehingga yang belum tepat nanti kami lakukan revisi jelasnya
Sementara itu di katakan Sekda Depok, sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota kita harus siap dengan segala bentuk kemajuan, ditambah Kota Depok termasuk salah satu wilayah yang terkena dampak banjir diawal tahun.
Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan kita bawa kedalam Perencanaan Tata Ruang Depok. menjadi juru bicara Pemkot Depok Sekda melaporkan bencana banjir dan longsor kepada Sekjen Kemendagri.
Dimana untuk bantuan Tanggap Darurat bencana dari Provinsi 1M. untuk infra struktur diusulkan ke Gubernur Jawa Barat senilai Rp 77.900.000.000,”pungkasnya. (Lucy)
