LBHMI : Pinjol Berakibat Gali Lubang Tutup Lubang

MARGONDA, jurnalitas.com – LBHMI Mengadakan Diskusi Rakyat dan Konferensi PersTentang Pinjaman Online (Pinjol) di Kantor LBH Master Indonesia, Margonda Raya, Sabtu (10/08/2019).

Dalam konferensi ini menghadirkan Ketua GASPOL (Gerakan Masyarakat Pemantau Pinjaman Online) & korban – korban Pinjol Jabodetabek.

Nurochim (Ketua Dewan Pembina LBH – Master Indonesia) mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif ini membuat orang selalu bersaing dengan tujuan tertentu. Ini menjadikan PINJOL hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk Aplikasi. Menurutnya, hadirnya Aplikasi PINJOL bukan saja memberikan kemudahan pinjaman bagi masyarakat. Tapi juga harus menjadi solusi yang baik bagi menjawab kebutuhan masyarakat.

“Harusnya PINJOL ini membantu memberikan solusi pinjaman bagi masyarakat. Tidak hanya mudah, tapi dengan bunga yang ringan sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat untuk membayar pinjaman.” ucap Nurochim.

Ditambahkannya lagi bahwa kenyataan di lapangan berbeda. Bahwa PINJOL adalah Aplikasi yang hadir dengan mencari keuntungan. Bahkan menjadikan mereka budak ekonomi. Umpamanya galih lubang tutup lubang.

Menurut beliau, LBH Master Indonesia hadir dengan visi Melayani yang tidak terlayani, merangkul yang tidak terangkul, mengayomi yang tidak diayomi. Pada dasarnya menghimpun semua. Itu sebabnya Advokasi terhadap masalah ini dilakukan.

Begitulah semangat LBH Master Indonesia ini dihadirkan.
LBH Master Indonesia adalah rumah besar. Konsultan bagi masyarakat yang sulit mencari kesulitan. Tutur beliau.

Mahri Hasan, S.H. (Wakil Ketua LBH Master Jakarta) menuturkan bahwa kasus Pinjaman Online menyentuh beberapa aspek di masyarakat; hukum, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh Pijol untuk menagih hutang melalui depkolektor. Hal ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu intimidasi, ancaman, pencemaran nama baik dan tindakan kekerasan.

“Undang-undang ITE telah tersirat. Oleh karena itu, kasus ini harus diteruskan ke pihak Kepolisian. Dikarenakan mereka yang berwenang untuk menindak” tegas¬† ¬†Mahri Hasan.

LBH Master Indonesia sendiri dikatakan bahwa akan melanjutkan pelaporan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat dan Komnas Perempuan. Untuk Komnas Perempuan, menurutnya karena kasus intimidasi dan ancaman kekerasan bersifat pornografi dialami oleh korban perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah.

Terkait intimidasi dan ancaman yang diceritakan oleh beberapa narasumber (korban), bahwa diintimidasi dan diancam oleh orang dengan warna kulit hitam yang diyakini orang Indonesia Timur, Jarmut Sammy Tahun (Ketua LMP Depok) mengatakan bahwa terkait pinjaman Online bisa dipastikan bahwa tidak melibatkan masyarakat Indonesia Timur. Dikarenakan Pinjaman Online (Pijol) kurang diminati oleh mereka (debkolektor asal Indonesia Timur).” ucap Jarmud.

Beliau menambahkan lagi bahwa Pinjaman Online adalah pekerjaan yg baru. Sehingga belum banyak yg tahu.

Sementara itu menurut Fitrijansjah Toisutta, S.H. (Ketum LBHMI PUSAT) mengatakan bahwa terkait permasalahan yang dialami kliennya tersebut, agar menunda pembayaran. Dengan menjelaskan bahwa masalah ini sedang diproses.

“Saya himbau kepada ibu/Bpk semuanya untuk mengatakan bahwa kasus ini sudah kita perkarakan dan sedang diproses. Dikarenakan kita dirugikan oleh kasus ini. Dan diharapkan juga agar bpk/Ibu tidak lagi melakukan pinjaman Online. Karena jika masih lakukan pinjaman Online, kami akan lepas tangan. Artinya kita harap ibu /Bpk konsisten. Karena kita akan membantu dengan semampu kami.” tutur Fatrijiansjah.

Ditambahkan lagi bahwa korban dari Kasus Pinjaman Online ini berjumlah 50-an orang lebih, dengan lokasi yang tersebar di JABODETABEK; Jaksel, Jaktim, Bekasi, Depok, Bogor, Karawang. Juga di luar Pulau Jawa yaitu Kalimantan.

Menurutnya ini kasus yang sangat luar biasa olehnya laporan akan dikirim ke RESKIMSUB Polda Jawa Barat. Dengan melakukan aksi demo. Yang harapannya agar dapat dilihat oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa ada banyak masyarakat yang dirugikan oleh Aplikasi Pinjaman Online.

“Bahkan kami akan layangan juga pengaduan dan informasi ini kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia. Agar Aplikasi Pinjaman Online dapat ditertibkan (ditutup Aplikasi Pinjaman Online).” tegas Fatrijiansjah, sambil menutup diskusi. (Lucy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *