Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Wali Kota Depok Tahun  2018

Depok, jurnalitas.com – Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis ( 25/4/2019)

Dalam rekomendasi tersebut Muhammad HB Dari Partai Gerindra membacakan hasil pembahasan LKPJ Walikota Depok tahun 2018 , di katakannya bahwa masih banyak capaian program – program pemerintah kota Depok yang belum memenuhi target.

Sementara itu mensikapi  banyaknya kekurangan terhadap kinerja Pemkot Depok, Walikota KH Muhammad Idris Mengakui bahwa masih banyak permasalahan dikota Depok yang harus diselesaikan bersama sama ujar Walikota pada pemaparannya saat Sidang Paripurna.

Dikatakannya lagi selain permasalahan, masih banyak potensi yang ada dikota Depok belum tereksploitasi .

“Maka dalam hal ini kerja sama legislatif  dan eksekutif lebih giat lagi sehingga permasalahan dan potensi dikota Depok dapat berjalan lebih baik lagi”, jelasnya

Sementara itu Suparyono Wakil Ketua DPRD Kota Depok menuturkan bahwa rekomendasi ini, diharapkan bisa menjadi sasaran evaluasi untuk penyusunan perencanaan baik dianggaran berjalan maupun anggaran tahun depan.

“Termasuk juga didalam OPD terkait, kira kira sisi mana yang harus direalisasikan” , ujarnya saat menutup rapat paripurna.

Dari hasil dibacakan oleh Muhammad HB, Qurtifa Wijaya anggota DPRD PKS menjelaskan. banyaknya program Pemkot Depok yang belum memenuhi target capaiannya disebabkan masih adanya target-target belum sampai pada yang ditentukan.

“Mungkin ada beberapa faktor-faktor yang perlu dievaluasi kenapa belum tercapai”,ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna kepada kepada awak media.

Dikatakannya, untuk bidang pendidikan kita sedang mengejar infrastrukturnya, seperti sekolah, dan mencoba mendorong bantuan-bantuan pendidikan terutama untuk warga yang kurang mampu.

Hal ini harus menjadi pemikiran bersama agar bagaimana caranya anak-anak Depok yang keluarganya kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

” Nah kita di DPR ini, nanti mencoba mengevaluasi, kira-kira apa yang bisa kita perkuat” pungkas  Qurtifa.
(Novi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *